KARAWANG, alexanews.id – Sejumlah organisasi dan komunitas pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Anti Korupsi (PAK) Kabupaten Karawang berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang, Kamis (23/7).
Mereka mendesak Kepala Dinas PRKP untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Koordinator Aliansi PAK, Hamdi, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Dinas PRKP pada Senin lalu. Namun, menurutnya, audiensi tersebut belum menghasilkan jawaban yang memuaskan.
“Kami sudah datang untuk audiensi, tetapi tidak diterima langsung oleh Kepala Dinas. Saat itu kami hanya ditemui oleh perwakilan bidang perumahan yang menurut kami belum bisa menjawab semua pertanyaan dengan jelas,” kata Hamdi.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi PAK meminta penjelasan mengenai pengawasan dan evaluasi program Rutilahu yang setiap tahun menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
Hamdi menyoroti adanya temuan berupa kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran kepada sejumlah pelaksana proyek.
“Setiap tahun selalu ada temuan BPK terkait pekerjaan Rutilahu. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas selama ini,” ujarnya.
Ia menyebut pada tahun 2024 terdapat sekitar 60 perusahaan pelaksana yang masuk dalam temuan BPK. Bahkan, menurutnya, masih ada perusahaan yang hingga kini belum mengembalikan kewajiban pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Tak hanya itu, Hamdi mengungkapkan jumlah temuan pada tahun 2025 justru meningkat.
“Pada 2025 ada sekitar 408 paket pekerjaan, mencakup 889 unit rumah dan melibatkan sekitar 80 perusahaan yang bermasalah. Kami mempertanyakan mengapa temuan seperti ini terus berulang setiap tahun,” katanya.
Selain program Rutilahu, Aliansi PAK juga menyoroti pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman yang disebut turut menjadi temuan BPK.
Karena merasa belum mendapatkan penjelasan yang memadai saat audiensi, Aliansi PAK kemudian mengonsolidasikan persoalan tersebut dengan berbagai organisasi dan komunitas pemuda di Karawang.
Hamdi memastikan pihaknya akan kembali mendatangi Kantor Dinas PRKP dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Karena jawaban yang kami terima belum jelas, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang terkait tuntutan yang disampaikan Aliansi Pemuda Anti Korupsi maupun rencana aksi demonstrasi tersebut. (Lalan)
