SERGAI, Alexanews.id – Permasalahan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Mulai dari jalan rusak, jembatan yang dinilai membahayakan pengguna jalan, hingga penataan kawasan pesisir menjadi aspirasi yang banyak disampaikan warga dalam kegiatan Reses Kelompok Masa Persidangan II Tahun 2026 DPRD Sergai Dapil II.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Tanjung Beringin, Selasa (9/6/2026), dihadiri enam anggota DPRD Sergai dari Dapil II, yaitu Khaidir SE (PKB), Dr. H. Hari Ananda S.Pd., M.S.P. (PPP), Jhon Rawansen Purba (PDI Perjuangan), H. Robert Butarbutar SH (Gerindra), Siti Aisah (Demokrat), dan Hj. Hamidah (PDI Perjuangan).
Turut hadir Plh Danramil 11/TB Kapten Inf Ronal Ginting, perwakilan Polsek Tanjung Beringin Ariston Batubara, sejumlah OPD terkait, kepala desa, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan di wilayahnya.
Dalam sambutannya, Dr. Hari Ananda menegaskan bahwa reses merupakan sarana bagi anggota dewan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Tugas DPRD bukan hanya membuat peraturan daerah, tetapi juga mengawasi penggunaan anggaran serta memperjuangkan program yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan adanya tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui pengembalian Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang sebelumnya terdampak kebijakan efisiensi. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah yang terdampak banjir.
Selain itu, Hari Ananda mengajak masyarakat mendukung berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, serta Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, Pemkab Sergai telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp120 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui program UHC.
Memasuki sesi dialog, berbagai aspirasi langsung disampaikan warga. Nazaruddin, warga Desa Nagur, meminta pemerintah segera memperhatikan kondisi Jembatan Nagur yang dinilai membahayakan pengguna jalan dan kerap memicu kecelakaan, terutama bagi pelajar.
Keluhan serupa disampaikan Penjabat Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham. Ia meminta perbaikan jalan penghubung Dusun I dan Dusun II sepanjang sekitar 300 meter yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir.
Sementara itu, Kepala Desa Bagan Kuala, Safril, meminta pemerintah meninjau kembali status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih menetapkan wilayahnya sebagai kawasan industri.
Menurut Safril, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan daerah yang kini lebih dikenal sebagai kawasan perikanan budidaya dan destinasi wisata pesisir.
Ia juga berharap adanya peningkatan infrastruktur jalan menuju Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun pemerintah. Akses jalan yang baik dinilai sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Aspirasi lainnya datang dari Zulfan, Kaur Desa Nagur. Ia menyoroti kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Sei Rampah dengan Pekan Tanjung Beringin yang semakin rusak sehingga banyak pengendara memilih menggunakan jalur alternatif.
“Sering kali pemerintah desa dianggap tidak bekerja. Padahal kami terus mengusulkan pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan jalan setiap ada kesempatan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, perwakilan Dinas PUTR Sergai menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan UPT PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Hasil koordinasi tersebut menyebutkan pembangunan ruas jalan Simpang Bedagai–Tanjung Beringin direncanakan segera dilaksanakan dengan nilai anggaran sekitar Rp18 miliar.
Sementara untuk pembangunan Jembatan Nagur, usulan tersebut diharapkan dapat masuk dalam prioritas anggaran pada tahun mendatang.
Seluruh anggota DPRD Dapil II yang hadir menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Mereka berjanji akan memperjuangkan kebutuhan masyarakat mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, tanggul penahan tanah, sektor pertanian, pelayanan kesehatan, hingga pengembangan kawasan pesisir dan perikanan.
“Kami akan terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan melalui APBD maupun melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” tegas para anggota dewan.
Secara terpisah, Dr. Hari Ananda menjelaskan bahwa sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan perbaikan infrastruktur pascabanjir.
Menurutnya, sejumlah wilayah terdampak seperti Pembatang Cermai, Lubuk Saban, Nagur, dan Pekan Tanjung Beringin memiliki peluang memperoleh prioritas pembangunan melalui dukungan dana transfer pusat yang kembali dialokasikan ke daerah.
Selain persoalan infrastruktur, Hari Ananda juga mengingatkan pentingnya upaya pemberantasan narkoba melalui sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat guna melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatif penyalahgunaan narkotika.
Terkait pembangunan Jembatan Nagur, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, termasuk persoalan penataan kawasan yang berada di zona hijau. Namun demikian, pihaknya berkomitmen mencari solusi agar pembangunan yang telah lama dinantikan masyarakat itu dapat segera terealisasi.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar pembangunan Jembatan Nagur dapat berjalan. Yang terpenting adalah mencari solusi terbaik sehingga pembangunan bisa segera diwujudkan,” pungkasnya. (Sutrisno)
