PURWAKARTA, alexanews.id – Dinamika politik di Purwakarta belakangan ini menyuguhkan pemandangan yang menarik sekaligus menjadi ujian kedewasaan bagi para aktor politiknya.
Di tengah pusaran kasus utang-piutang pribadi senilai Rp35 Miliar antara Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin, yang akrab disapa Abang Ijo dengan pria inisial S, publik disuguhkan dua sikap yang yang bisa dijadikan pelajaran.
Sisi pertama menampilkan ketenangan seorang negarawan, sementara di sisi lain memperlihatkan kepanikan yang berujung pada kegaduhan ruang publik.
Sikap yang ditunjukkan oleh Abang Ijo patut menjadi sikap positif. Sebagai pejabat publik, beliau paham betul dimana harus meletakkan batas antara urusan personal dan tanggung jawab negara.
Dengan menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum ini kepada tim pengacara untuk diselesaikan di meja hijau, Abang Ijo memilih jalur ksatria.
Langkah ini bukan sekadar strategi hukum, melainkan bentuk penghormatan tinggi terhadap institusi pemerintahan dan masyarakat Purwakarta.
Abang Ijo menolak membiarkan persoalan pribadi mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan publik. Ketenangan ini mencerminkan mentalitas pemimpin yang matang: taat hukum dan tegak lurus pada tugas.
Kepanikan ‘Pihak Sebelah’ yang Berujung Blunder
Pemandangan kontras justru diperlihatkan oleh pihak seberang. Alih-alih fokus pada substansi hukum secara jantan, respons yang muncul justru terkesan reaktif dan dipenuhi kepanikan.
Melalui kuasa hukumnya, Abang Ijo diketahui telah melayangkan surat somasi, langkah ini merupakan bukti nyata bahwa beliau mengedepankan iktikad baik dan prosedur yang sah untuk menyelesaikan masalah secara personal dan profesional.
Namun begitu, pemandangan kontras justru diperlihatkan oleh pihak seberang. Muncul dugaan kuat bahwa kepanikan luar biasa yang mereka tunjukkan saat ini adalah akibat dari diduga tidak adanya iktikad baik untuk merespons somasi yang telah dilayangkan.
Alih-alih menghadapi proses hukum secara jantan, mereka justru memilih jalan pintas: melempar urusan yang sifatnya privat ini ke ranah publik hingga menjadi ramai dan gaduh.
Pengerahan tim serta simpatisan untuk membanjiri media sosial dengan narasi gaduh justru memperlihatkan kelemahan posisi argumen mereka. Blunder terbesar terjadi ketika pihak yang mencoba memperkuat narasi dengan mencatut nama Gubernur.
Langkah spekulatif ini langsung memicu senjata makan tuan ketika pihak Gubernur mengeluarkan bantahan resmi. Alih-alih mendapatkan simpati, tindakan mencatut nama ini justru berujung pada rasa malu publik dan mempertegas bahwa ada kepanikan sistemis yang sedang coba ditutupi. Urusan yang semula bersifat privat, dipaksakan menjadi konsumsi publik.
Masyarakat Purwakarta Harus Jeli
Dari riuh rendah perseteruan ini, masyarakat Purwakarta disajikan pelajaran politik yang benderang. Perbedaan antara yang benar dan yang salah terpeta dengan jelas dari cara mereka merespons masalah:
Yang benar dan berintegritas akan bersikap tenang, menghormati hukum, dan menjaga kondusivitas daerah. Yang keliru cenderung panik, memproduksi kegaduhan di medsos, hingga berani mencatut nama pejabat tinggi demi menyelamatkan muka.
Sedulur Purwakarta tidak boleh menutup mata. Kita dituntut untuk cerdas dan tidak mudah terpancing emosi oleh narasi-narasi dari akun bayaran yang sengaja dikerahkan untuk memperkeruh suasana.
Mari kita kawal proses ini secara rasional. Biarkan jalur hukum bekerja secara adil. (Ega Nugraha)
