CIREBON, alexanews.id – Pemerintah Kota Cirebon resmi memulai langkah besar dalam penataan birokrasi. Sebanyak 80 pejabat di lingkungan Pemkot Cirebon menjalani prosesi pengangkatan, pemindahan, dan pengukuhan jabatan dalam pelantikan yang digelar di Balai Kota Cirebon, Senin.
Dari seluruh rangkaian pelantikan tersebut, satu nama menjadi sorotan utama. Iing Daiman resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon yang baru. Penetapan ini menjadi bagian penting dari langkah strategis Pemkot Cirebon dalam memperkuat mesin birokrasi dan mempercepat agenda pembangunan daerah.
Pelantikan puluhan pejabat ini dipimpin langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Dalam arahannya, Effendi menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan kali ini bukan sekadar agenda administratif rutin tahunan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang sengaja dilakukan untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Effendi menekankan, penataan jabatan di lingkungan Pemkot Cirebon dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efisien. Ia menyebut setiap posisi strategis harus ditempati figur yang tepat agar pelayanan publik berjalan optimal dan target pembangunan daerah dapat dicapai secara terukur.
“Setiap posisi harus diisi oleh sosok yang tepat dengan kualifikasi yang relevan. Ini adalah kunci agar target pembangunan daerah bisa tercapai secara terukur dan nyata,” ujar Effendi dalam sambutannya.
Menurutnya, penempatan pejabat kali ini dilakukan melalui pertimbangan matang dengan pendekatan sistem merit. Pemerintah Kota Cirebon, kata dia, berupaya memastikan proses penataan jabatan berlangsung objektif tanpa dipengaruhi faktor nonprofesional.
Effendi juga menegaskan bahwa seluruh proses penempatan pejabat didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi, rekam jejak kinerja, serta integritas masing-masing aparatur sipil negara (ASN). Ia memastikan tidak ada intervensi kepentingan pribadi dalam proses pengisian jabatan.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Cirebon ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada pergantian nama dan jabatan semata, melainkan benar-benar menghasilkan perubahan kultur kerja yang lebih profesional.
Dalam kesempatan itu, Effendi juga menyampaikan tiga instruksi penting kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Pertama, seluruh pejabat diminta segera beradaptasi dengan tugas baru dan mempercepat penyesuaian kerja dengan mengandalkan data yang akurat.
Kedua, ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci agar kebijakan pemerintah lebih efektif di lapangan.
Ketiga, seluruh pejabat diminta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Menurut Effendi, pengawasan publik terhadap pemerintah saat ini semakin kuat sehingga seluruh kebijakan harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Instruksi tersebut menjadi pesan penting di tengah tantangan birokrasi modern yang menuntut pemerintahan bergerak cepat, efisien, namun tetap akuntabel.
Secara khusus, perhatian besar diberikan kepada Iing Daiman yang kini resmi mengemban amanah sebagai Sekda Kota Cirebon. Effendi menyebut posisi Sekda memiliki peran sentral sebagai penggerak utama birokrasi di lingkungan Pemkot Cirebon.
Ia menyebut Sekda bukan hanya jabatan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai “dirigen” birokrasi yang bertugas memastikan seluruh organisasi perangkat daerah bergerak dalam ritme yang sama, sejalan dengan visi kepala daerah.
Effendi memberikan mandat kepada Iing Daiman untuk memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan solid, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan Kota Cirebon.
Selain itu, Iing juga diminta memastikan setiap program pemerintah berjalan dengan orientasi hasil, termasuk dalam pengelolaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Usai resmi dilantik, Iing Daiman menyampaikan komitmennya untuk langsung bekerja menerjemahkan visi pimpinan daerah ke dalam langkah konkret.
Ia menegaskan kesiapan penuh menjalankan amanah baru tersebut dengan fokus pada pembenahan birokrasi dan penguatan produktivitas aparatur.
Menurut Iing, ada tiga fokus utama yang akan segera ia kerjakan dalam waktu dekat. Langkah pertama adalah melakukan konsolidasi internal di lingkungan birokrasi Pemkot Cirebon.
Ia menilai konsolidasi penting dilakukan agar seluruh perangkat daerah memiliki kesamaan arah dan pemahaman dalam menjalankan agenda pemerintahan. Di saat bersamaan, ia juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan berbagai pihak eksternal, termasuk media.
Bagi Iing, media memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan transparan.
Fokus kedua adalah mendorong produktivitas ASN di tengah keterbatasan jumlah personel. Menurutnya, tantangan kekurangan sumber daya manusia di birokrasi harus dijawab dengan peningkatan efektivitas dan produktivitas kerja.
Ia menilai birokrasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola kerja konvensional, melainkan harus mulai bergerak dengan pola kerja yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.
Fokus ketiga yang menjadi perhatian serius Iing adalah kondisi fiskal daerah. Ia mengakui dua tahun terakhir menjadi masa yang cukup berat bagi kondisi keuangan daerah.
Karena itu, Pemkot Cirebon membutuhkan terobosan kreatif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ruang fiskal pemerintah lebih longgar dalam membiayai pembangunan.
Menurut Iing, strategi kreatif dan inovatif harus segera dirumuskan agar pemerintah memiliki ruang gerak lebih luas dalam menjalankan program prioritas.
“Dengan skema kreatif dan inovatif, kita berharap dapat mengakselerasi pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang lebih baik,” kata Iing.
Pelantikan 80 pejabat ini menjadi penanda bahwa Pemkot Cirebon mulai mengakselerasi reformasi birokrasi secara lebih serius. Bukan hanya melalui rotasi jabatan, tetapi juga lewat upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.
Dengan komposisi baru birokrasi dan nahkoda baru di kursi Sekda, publik kini menanti seberapa cepat perubahan tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Kirno)
