PURWAKARTA, alexanews.id – Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menelusuri polemik tumpukan dua jenis minuman kemasan yang sebelumnya viral di media sosial.
Dalam kunjungan tersebut, Abang Ijo secara tegas meminta kejelasan mengenai siapa pemilik barang tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi agar tidak muncul asumsi liar di tengah masyarakat yang berpotensi merusak citra institusi.
Menurutnya, situasi yang berkembang tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memberikan keterangan tidak sesuai fakta hanya karena tekanan dari atasan.
“Harus ada kejelasan. Jangan sampai karena takut pada pimpinan, akhirnya ada yang tidak jujur,” ujarnya di petinggi Satpol PP Purwakarta, Selasa 21 April 2026, dikutip alexanews.id dari akun TikTok Wabup.
Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Abang Ijo menilai, jika ada pelanggaran, maka harus ditelusuri hingga ke akar, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak internal.
Lebih lanjut, ia meminta agar fokus tidak hanya pada bawahan, tetapi juga pada struktur kepemimpinan jika memang ditemukan adanya keterkaitan. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga marwah institusi Satpol PP di mata publik.
“Kalau sampai ada keterlibatan internal, tentu penanganannya harus adil. Jangan sampai hanya yang di bawah yang disorot,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Abang Ijo juga menggali informasi terkait kondisi kesejahteraan anggota Satpol PP, khususnya yang berstatus non-ASN. Ia mempertanyakan besaran gaji serta tunjangan yang diterima petugas di lapangan.
Dari hasil dialog, diketahui bahwa petugas non-ASN dengan sistem paruh waktu menerima gaji sekitar Rp2 juta per bulan. Selain itu, terdapat tunjangan risiko sebesar Rp300 ribu.
Namun, persoalan muncul ketika tunjangan tersebut disebut mengalami keterlambatan pembayaran. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima, keterlambatan bisa mencapai hingga empat bulan.
Abang Ijo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai nominal tunjangan risiko tersebut sangat berarti bagi para petugas, sehingga keterlambatan pembayaran perlu segera diselesaikan.
“Kalau sampai empat bulan belum dibayarkan, ini harus jadi perhatian serius. Nilainya memang tidak besar, tapi sangat berarti bagi anggota,” ungkapnya.
Pihak Satpol PP menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran. Meski demikian, mereka memastikan bahwa seluruh tunggakan akan dibayarkan.
Menanggapi hal itu, Abang Ijo meminta agar proses pencairan segera direalisasikan tanpa menunda lebih lama. Ia menekankan bahwa hak pegawai harus dipenuhi tepat waktu.
Di sisi lain, terkait kasus tumpukan minuman kemasan, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai siapa pemiliknya. Informasi yang beredar masih simpang siur.
Ada dugaan bahwa barang tersebut milik pedagang, namun tidak sedikit pula yang menyebut adanya keterlibatan oknum internal Satpol PP. Hal inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait.
Abang Ijo menegaskan bahwa tujuan utama kedatangannya adalah untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Ia tidak ingin ada spekulasi yang berkembang tanpa dasar yang jelas.
“Saya datang ke sini ingin mendapatkan kejelasan. Siapa sebenarnya pemilik barang itu harus diketahui,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar proses klarifikasi dilakukan secara objektif dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurutnya, kejujuran adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik.
Sebelumnya, sejumlah anggota Satpol PP diketahui telah dipanggil dan diberikan sanksi. Hal ini diduga berkaitan dengan adanya ketidakjujuran dalam memberikan keterangan.
Namun, jumlah pasti anggota yang dikenai sanksi serta bentuk pelanggaran yang dilakukan masih dalam proses pendalaman.
Abang Ijo menilai bahwa langkah penindakan harus didasarkan pada fakta yang valid. Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang dijadikan kambing hitam dalam kasus ini.
“Yang penting sekarang adalah mencari kebenaran. Jangan sampai ada yang dikorbankan tanpa alasan jelas,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Satpol PP dapat tetap terjaga.
Kasus ini menjadi perhatian luas setelah video terkait tumpukan minuman kemasan di salah satu pos Satpol PP beredar di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan asal-usul barang tersebut.
Situasi ini dinilai berpotensi mencoreng citra institusi jika tidak segera ditangani secara transparan. Oleh karena itu, langkah cepat dari pemerintah daerah dianggap sangat penting.
Abang Ijo menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal proses klarifikasi hingga tuntas. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan institusi maupun masyarakat.
“Ini bukan hanya soal barang, tapi soal kepercayaan publik. Kita harus jaga itu,” pungkasnya. (Ega Nugraha)
