PURWAKARTA, alexanews.id – Sebuah video viral yang memperlihatkan seorang anak kecil menegur oknum Satpol PP di Purwakarta memantik polemik baru di ruang publik. Bukan hanya soal tindakan aparat di lapangan, sorotan justru mengarah pada respons pimpinan daerah yang dinilai kurang mencerminkan kewibawaan institusi.
Aktivis muda Purwakarta, Faraz Husaeni, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan kritik tajam atas peristiwa tersebut. Ia menilai bahwa persoalan utama bukan sekadar pelanggaran yang dilakukan oknum, melainkan bagaimana respons kepala daerah dalam menyikapi kejadian yang telah menjadi konsumsi publik luas.
Menurut Faraz, momen ketika seorang anak menegur atau menceramahi aparat negara seharusnya menjadi refleksi serius bagi pemerintah daerah, bukan justru dijadikan bahan yang mengundang tawa. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut menyentuh aspek yang lebih dalam, yakni menyangkut marwah dan kehormatan institusi.
“Ini bukan hal lucu. Ketika aparat ditegur anak kecil lalu direkam dijadikan tontonan yang mengundang tawa, di situ marwah institusi sedang diruntuhkan di depan publik,” ujarnya Rabu 22 April 2026.
Ia menambahkan, kepala daerah dalam hal ini Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga batas kewibawaan lembaga yang dipimpinnya. Dalam konteks ini, respons yang muncul ke publik sangat menentukan bagaimana masyarakat memandang institusi tersebut ke depan.
Faraz menilai bahwa sikap yang dianggap ringan terhadap kejadian tersebut berpotensi membentuk persepsi publik bahwa institusi tidak lagi memiliki otoritas yang kuat. Ketika pemimpin tidak menunjukkan ketegasan, maka masyarakat pun dapat kehilangan rasa hormat terhadap aparat.
“Kalau pemimpinnya sendiri menganggap ini sebagai sesuatu yang ringan, publik akan ikut melihat bahwa institusi ini memang tidak perlu dihormati,” katanya.
Lebih jauh, ia menyoroti aspek etika dalam ruang publik. Menurutnya, anak bukan berada dalam posisi untuk mengoreksi otoritas negara. Ketika hal itu terjadi dan kemudian dibiarkan tanpa penegasan yang tepat, maka dampaknya bisa meluas pada legitimasi kelembagaan.
Faraz menekankan bahwa persoalan ini bukan soal benar atau salahnya anak yang menegur, melainkan bagaimana situasi tersebut bisa terjadi dan bagaimana seharusnya pemerintah meresponsnya secara proporsional.
“Ini bukan soal anaknya benar atau salah. Ini soal kenapa situasi seperti itu bisa terjadi dan kenapa tidak diluruskan dengan serius,” lanjutnya.
Dalam pandangannya, langkah pembinaan seperti pengiriman ke barak atau tindakan disipliner internal tidak cukup untuk menjawab persoalan utama. Ia menilai bahwa inti masalah justru terletak pada bagaimana narasi publik dikelola dan bagaimana arah kepemimpinan ditunjukkan.
Menurutnya, menjaga wibawa institusi tidak hanya dilakukan melalui tindakan internal, tetapi juga melalui komunikasi publik yang tepat. Respons yang keliru justru dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap aparat.
“Disiplin internal penting, tapi menjaga wibawa di ruang publik itu tanggung jawab langsung kepala daerah. Dan itu tidak bisa diganti dengan konten atau respons yang justru memperkeruh persepsi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari peristiwa semacam ini tidak hanya bersifat jangka pendek. Jika terus dianggap sepele, maka lambat laun masyarakat akan terbiasa melihat aparat sebagai bahan candaan.
Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat menggerus otoritas negara secara perlahan. Ketika institusi kehilangan wibawa, maka fungsi pengawasan dan penegakan aturan pun bisa ikut melemah.
“Kalau ini terus dianggap sepele, lama-lama publik akan terbiasa melihat aparat sebagai bahan candaan, bukan sebagai representasi negara. Di situ yang hilang bukan cuma citra, tapi otoritas itu sendiri,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi para pemangku kebijakan bahwa menjaga marwah institusi tidak cukup hanya melalui tindakan di internal organisasi. Cara pemimpin merespons dan membingkai sebuah kejadian di hadapan publik juga memiliki peran krusial.
Dalam era digital, di mana setiap peristiwa dapat dengan cepat menjadi viral, ketepatan respons menjadi kunci utama. Kesalahan dalam menyikapi situasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada citra dan legitimasi lembaga secara keseluruhan.
Hingga kini, polemik tersebut masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Publik pun menanti bagaimana langkah lanjutan dari pemerintah daerah dalam merespons kritik yang berkembang. (Ega Nugraha)
